Suara Genz - Presiden Indonesia ke yang ke 7 Joko Widodo atau Jokowi masuk nominasi sebagai finalis tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Jokowi masuk ke nominasi tokoh terkorup karena lembaga antirasuah tersebut dilemahkan pada rezim Jokowi. KPK kehilangan taringnya melalui revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 lalu.
terkait penominasian Joko Widodo oleh OCCRP di sejumlah media massa sejak 1 Januari 2025.
Selain melanggar ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 dan Pasal 67 ayat 1 dan 2 UU No. 27 tahun 2022 dan membahayakan keselamatan korban doxing, doxing tersebut patut dilihat sebagai bagian dari upaya pembungkaman dan pembatasan suara kritis publik.
Terlebih, kejadian ini juga bukan kali pertama dialami oleh pihak yang menyampaikan kritik kepada negara. Kasus serupa juga pernah dialami sejumlah wartawan, aktivis, dan warga yang bersuara kritis.
Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dia juga meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah mantan presiden jokowi.
Mantan Presiden juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerjanya pada saat di menjabat.
Alih-alih menyerang pihak yang turut menyampaikan pendapat atas penominasian tersebut, masuknya nama Jokowi dalam top list pemimpin terkorup patut dijadikan sebagai alarm semakin mendesaknya pembenahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Alih-alih menyerang pihak yang turut menyampaikan pendapat atas penominasian tersebut, masuknya nama Jokowi dalam top list pemimpin terkorup patut dijadikan sebagai alarm semakin mendesaknya pembenahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi kemunduran pemberantasan korupsi hingga demokrasi sepanjang era kepemimpinan Jokowi dalam catatan.
Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya pengerdilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam berbagai aspek, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kembali terjun ke score 10 tahun lalu, kemunduran tatanan hukum antikorupsi, dan menguatnya politik dinasti.
Selama era 10 tahun pemerintahan, Presiden Joko Jokowi Widodo juga fokus pada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digadang-gadang mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Namun, sepanjang proyek-proyek ini digenjot, berbagai konflik agraria dan laporan mengenai kerusakan lingkungan turut mewarnai.Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ratusan sengketa tanah akibat PSN, termasuk di proyek Rempang Eco-City dan Desa Wadas. Di sisi lain, hilirisasi nikel di Halmahera Tengah memicu pencemaran lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat. Hari ini menjadi pembicaraan sangat krusial di kalangan masyarakat bawah terkhusus nelayan.
Pembongkaran pagar di Laut Tangerang tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai isu yang kini terus muncul akibat pemagaran yang dinilai untuk kepentingan proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang sudah berstatus proyes strategis nasional (PSN). Mengusut tuntas akar persoalan dari munculnya praktik pemagaran harus dilakukan karena sudah memunculkan persoalan yang sangat besar hingga merembet pada seperti isu ketidakadilan dan SARA.
Kendati keputusan politik sudah dibuat, sanksi hukum akan ditegakkan, tapi bara sosial sudah keburu terjadi disitu. Apapun isu yang menyangkut PIK itu akan merembet pada isu sara yang kita tidak kehendaki berulang di negeri ini,”
Dugaan kuat dalam peresmian status PSN itu terjadi pada saat pemerintahan Jokowi sebagai Presiden RI.
Dalam hal ini kita berbicara kesamaan di dalam katakanlah penegakan hukum, ada equality before the law,” maka dari ini kami mendesak Polda Jatim:
1. Adili Mantan presiden jokowi sebagai mana mestinya menurut Hukum yang berlaku
2. Tegakkan Hukum tanpa pandang bulu
